Pemilih yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Perlu Diperbarui statusnya

BAWASLU:  Pemutakhiran data pemilih tidak hanya berkaitan dengan penambahan data. Data masyarakat yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih juga perlu diperbarui.

Pembahasan mengenai perubahan data tersebut menjadi bagian dari Rapat Pleno terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 di Kantor KPU Kabupaten Ketapang, Rabu (30/9/2026) pagi.

Berdasarkan hasil pemutakhiran, terdapat 4.634 (empat ribu enam ratus tiga puluh empat) pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada Triwulan III Tahun 2026. Data tersebut menjadi bagian dari proses pembaruan data pemilih.

Pada periode yang sama terdapat 3.701 (tiga ribu tujuh ratus satu) pemilih baru. Setelah proses pemutakhiran, jumlah pemilih pada PDPB Triwulan III tercatat sebanyak 431.061 (empat ratus tiga puluh satu ribu enam puluh satu) pemilih.

Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) pemilih dibandingkan jumlah pemilih pada Triwulan II yang tercatat sebanyak 431.994 (empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) pemilih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang Moh. Dofir menyampaikan bahwa perubahan data perlu diperhatikan agar informasi yang tersedia tetap sesuai dengan kondisi masyarakat ujarnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, Fahruddin, S.Sos., turut melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut data pemilih luar negeri yang menjadi bagian dari hasil pengawasan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II. Fahruddin mempertanyakan tindak lanjut terhadap data tersebut pada Triwulan III untuk memastikan tidak terdapat data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih tercantum dalam daftar pemilih. Atas pencermatan tersebut, KPU Kabupaten Ketapang menjelaskan bahwa data pemilih yang berdomisili di luar negeri telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari data pemilih Kabupaten Ketapang.

Pemutakhiran data secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Proses tersebut juga membutuhkan dukungan informasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.