Bawaslu Ketapang Gelar Rapat Koordinasi POKJA Kampanye, Tekankan Pentingnya Ketertiban dan Estetika

Bawaslu Ketapang: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi bersama anggota POKJA (Kelompok Kerja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Selasa (01/10/2024). Rapat ini dihadiri oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, Satpol PP, Dishub Kabupaten Ketapang, serta Liaison Officer (LO) dari tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Ketapang, Moh. Dofir,  mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan berharap POKJA Kampanye bisa bekerja maksimal selama tahapan kampanye hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024 nanti. Ia juga mengharapkan kooperasi yang baik dari para LO selama pelaksanaan Pilkada.

Budianto, Kordiv PP Bawaslu Ketapang, yang menjadi PIC tahapan kampanye menyampaikan beberapa catatan penting yang ditemukan dalam tujuh hari pertama tahapan kampanye. "Terdapat beberapa kegiatan kampanye yang belum dilengkapi surat pemberitahuan tertulis (STTP) dan pemasangan APK yang melanggar ketentuan KPU dan Perda Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," ujarnya.

Budianto menekankan pentingnya mematuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku  dalam pelaksanaan kampanye. "Pemasangan APK harus memperhatikan nilai estetika dan keindahan. Jangan sampai kita asyik berpesta demokrasi, namun mengorbankan keamanan, kerapian,  ketertiban, dan keindahan, "tegasnya.

Ketua Bawaslu Ketapang menegaskan bahwa jajaran Bawaslu Ketapang akan mengedepankan pendekatan  pencegahan yang persuasif jika ditemukan potensi pelanggaran selama tahapan kampanye. Namun, Bawaslu Ketapang akan bersikap tegas jika langkah-langkah pencegahan dan pendekatan persuasif yang sudah dilakukan tidak diindahkan. "Bawaslu Ketapang akan terus mengawasi dan melakukan proses pencegahan secara aktif pada setiap pelaksanaan tahapan Pilkada, utamanya tahapan kampanye," tegas Moh. Dofir.

Bawaslu Ketapang mengajak peran serta masyarakat dalam mengawasi proses Pilkada agar berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis.