BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

Bersama Rakyat Awasi Pemilu – Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Profil ULIP

Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemilu sekarang ini bukan sekadar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu akan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan Informasi di dalam pemilu menjadi salah satu hal pokok indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu. Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan sebagai salah satu elemen utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Melalui keterbukan informasi, diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik. yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berlatar belakang hal tersebut serta dalam rangka memberikan pelayanan informasi pubik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menetapkan Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan. pendokumentasian, penyediaan. dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sebagaimana yang diwajibkan, Bawaslu pada awal 2018 Bawaslu juga menetapkan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Tahun 2018 melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  Provinsi Kalimantan Barat NOMOR : 09/ K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/ 2019 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NOMOR : 92.A/ K.BAWASLU PROV.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat  Tahun 2019.

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG | Newsphere by AF themes.